Aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa bukan hanya mengusung penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Reformasi Tahap 2 (AMARAH 2) yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur kemarin menyerukan agar reformasi tahap dua dilakukan lagi. Mereka menilai reformasi yang dilakukan mahasiswa pada 1998 silam, gagal dan telah mati.
Aksi yang dilakukan aliansi sekitar pukul 11.30 WIB tersebut yang merupakan tergabung dari organisasi mahasiswa ekstra kampus yaitu KAMMI, HMI, PMII, IMM dan GMPI tersebut berlangsung damai. Namun aksi ini sempat diwarnai pembakaran keranda yang menandakan simbol Pembakaran keranda itu sebagai simbol telah matinya reformasi 1998.
Dalam orasinya, mereka mengatakan setelah 10 tahun reformasi 10 tahun namun tidak memberikan hasil apa-apa bagi perbaikan bangsa. Rakyat Indonesia tetap tertinggal dalam pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya.
Mengatasi permasalahan bangsa ini, Amarah II menawarkan solusi yang mereka beri nama Lintas Rakyat (Lima tuntutan satu solusi). Yaitu optimalisasi penegakan supremasi hukum, kontrolisasi pelaksanaan otonomi daerah, maksimalisasi pemberantasan KKN tanpa tebang pilih, revisi sistem pendidikan nasional dan nasionalisasi aset-aset vital Indonesia.
“Kami menganggap reformasi tahap I telah gagal. Kami menyerukan dilakukannya Reformasi tahap II,” ungkap Erwan Wadison dari HMI Badko Sumbar yang berjanji akan kembali mengelar aksi yang sama.
Aksi yang hanya berlangsung sekitar satu jam tersebut tidak mendapat tanggapan dari tuan rumah di Kantor Gubernur. Sejumlah pejabat berwenang di rumah bagonjong tersebut tidak berada di tempat karena sudah memasuki jam istirahat siang.
Aksi yang dikawal dua pleton aparat Kepolisian tersebut sempat membuat pagar betis di depan lobi Kantor Gubernur. Hal ini untuk berjaga-jaga jika aksi akan berujung pada tindakan anarkis.
Jangan Berdemo
Sebelumnya, usai upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sekitar pukul 9.00 WIB, Gubernur Gamawan Fauzi meminta seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengedapankan dialog ketimbang aksi unjuk rasa menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, demonstrasi dilakukan jika kran-kran dialog tidak memungkinkan lagi.
Menurutnya sepanjang dialog masih bisa dilakukan, kenapa harus demontrasi. Karena pemerintah dan DPRD akan membuka bersedia untuk dialog.
“Kalau bisa demo itu menjadi jalan terakhir, kalau tidak ada jalan lainnya. Karena demo tersebut akan membuat suasana tidak nyaman. Coba kita ciptakan kondisi aman bagi Sumbar ini,” kata Gamawan. (afi)
salammmmm……….