www.padangekspres.co.id
Antisipasi dampak perkembangan perekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menyurati bupati/walikota se Sumbar. Dalam surat yang juga ditembuskan ke Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Gubernur meminta masing-masing kepala daerah menyikapi tujuh langkah kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi rencana kenaikan BBM.
Tujuh langkah yang perlu disikapi oleh masing-masing kabupaten kota yakni kepala daerah harus menciptakan situasi dan kondisi yang kondisi bagi stabilitas ekonomi, sosial politik dengan selalu menjaga keamanan umum, mempercepat kegiatan proyek di lapangan kerja terbuka, mengusahakan kegiatan lebih banyak dalam anggaran perubahan yang bersifat padat karya. Selain itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan agar ada jaminan berjalan lancar dan mencapai sasaran, melakukan pengawasan agar tidak terjadi spekulasi atau penimbunan dalam distribusi premium, solar dan minyak tanah.
Gubernur juga meminta kepala daerah untuk menugaskan camat, walinagari, lurah, kepala desa dan aparat lainnya agar mencermati kehidupan masyarakat, melaporkan serta melakukan tindakan yang tepat bila ditemukan masyarakat yang kelaparan, masramus dan rawan pangan serta sosial lainnya. Jika seandainya ditemukan masalah-masalah tersebut Gubernur meminta agar kepala daerah segera melaporkannya sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan segera.
“Kemarin (14/5) surat tersebut sudah kita kirimkan ke bupati walikota. Kita mengharapkan bupati/walikota dapat segera menyikapi hal ini. Karena kenaikan BBM ini pasti akan ada dampaknya. Makanya perlu kita sikapi dari sekarang sehingga kita betul-betul siap dengan adanya kenaikan BBM. Nanti saya akan panggil masing-masing kepala daerah untuk membicarakan kebijakan yang diambil dalam menyikapi kenaikan BBM ini,” kata Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Sumbar kemarin.
Diakuinya, saat ini sudah mulai terjadi kenaikan harga di pasaran akibat adanya mekanisme pasar. Saat ini jumlah permintaan meningkat, akibatnya harga barang pun mulai mengalami peningkatan.
“Kenaikan harga yang saat ini terjadi merupakan mekanisme pasar. Kita tidak mengatur mekanisme ini. Namun yang perlu tetap diperhatikan bagaimana pendistribusian akan tetap berjalan lancar, selain juga menjamin komoditi utama mulai dari beras, minyak tanah, minyak goreng dan kebutuhan utama lainnya,” kata Gubernur lagi.
Gubernur merencanakan akan melakukan pertemuan dengan semua unsur muspida untuk memantau semua ketersediaan kebutuhan pokok. Nantinya akan dilakukan pengecekan kebutuhan pokok. Jika sewaktu-waktu, kondisi ekonomi bermasalah dengan meningkatkannya kebutuhan pokok maka persediaan stock tersebut bisa disiapkan. (padek/15/5/afi)



Oke Pak Gubernur…Semoga 7 langkah yang sudah dikeluarkan bisa diterapkan ya..
Kalau indak beko berang neneng dan bidadari pemprov beko..he..he..